5 Hal Pokok pada Bantuan Subsidi Upah (BSU) 1,8 Juta bagi Guru atau PTK non PNS

5 Hal Pokok pada Bantuan Subsidi Upah (BSU) 1,8 Juta bagi Guru atau PTK non PNS
5 Hal Pokok pada Bantuan Subsidi Upah (BSU) 1,8 Juta bagi Guru atau PTK non PNS

Ada 5 hal pokok yang harus diketahui bagi Guru atau PTK Non PNS pada Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 1,8 juta. 

Sejak pemerintah mengumumkan secara resmi melalui Kemdikbud pada tanggal 17 November 2020 mengenai Bantuan Subsidi Upah (BSU) langsung membuat para guru ataupun PTK non PNS merasa gembira.

Pasalnya program tersebut akhirnya menyasar pada lingkup pendidikan, dimana bantuan-bantuan sebelumnya hanya menyasar pada sektor pabrik atau buruh serta UMKM.

Namun belum banyak memahami tentang BSU Kemdikbud ini. Walau bantuan ini untuk guru honorer, dosen, atau PTK non PNS tetap saja terdapat aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Berikut ini ada 5 hal pokok mengenai BSU Kemdikbud:

Besaran Rupiah BSU Kemdikbud

Untuk besaran rupiah pada program BSU ini tidak sama dengan bantuan-bantuan yang sudah berjalan. Informasi resmi menyatakan bahwa besaran bantuan ini sebesar 1.800.000 ( satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Pemerintah sudah menyiapkan dana sekitar 3,6 triliun untuk bantuan ini. Nantinya bantuan ini akan diberikan pada November 2020 atau selambat-lambatnya pada Desember 2020.

Sebagai tambahan bantuan ini atau BSU Kemdikbud nanti akan dipotong PPH (Pajak Penghasilan) sebesar 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang belum memiliki NPWP.

Walaupun besaran bantuan BSU Kemdikbud tidak sama dengan BLT 2,4 juta, namun bantuan ini diharapkan dapat membantu menyemangati para guru untuk tetap menjalankan kewajibannya dimasa pandemi covid-19 ini.

Sasaran BSU Kemdikbud

Sudah diinformasikan bahwa sasaran BSU Kemdikbud adalah pegawai non pns di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk lebih rincinya adalah sebagi berikut:

Pendidik dan tenaga kependidikan yang bukan atau non pns:

  • Guru
  • Dosen
  • Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah
  • Pendidik PAUD
  • Pendidik Kesetaraan
  • Tenaga Perpustakaan
  • Tenaga Laboratorium
  • Tenaga Administrasi

Sebagai tambahan pendidik atau tenaga kependidikan tersebut bekerja baik negeri atau swasta.

Totalnya ada sekitar 2 jutaan yang akan mendapatkan bantuan ini. 162,277 dari kalangan dosen PTN maupun PTS. 1,634,832 dari guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta. 237,623 dari kalangan tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi.

Persyaratan untuk Mendapatkan BSU 1,8 juta

Karena tidak semua guru atau PTK non PNS yang akan mendapatkan bantuan ini, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut ini persyaratan wajib yang ditentukan oleh pemerintah:

  1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP
  2. Berstatus sebagai pegawai non PNS
  3. Memiliki penghasilan dibawah 5 juta rupiah per bulan
  4. Tidak menerima bantuan /BLT dari kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020
  5. Tidak menerima Kartu Prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020

Informasi Pencairan BSU 1.8 juta

Untuk mengecek status penerima BSU Kemdikbud 1,8 juta ini,  Guru/PTK dapat mengakses laman info.gtk.kemdikbud.go.id, dan dosen pada laman pddikti.kemdikbud.go.id.

Nantinya pada laman tersebut akan diinformasikan mengenai status pencairan bantuan, nomor rekening, bank penyalur, sera lokasi cabang bank penyalur.

Para penerima BSU 1,8 juta ini nanti dibuatkan rekening baru oleh Kemdikbud. Bantuan ini disalurkan bertahap sampai dengan akhir November 2020.

Mekanisme Pencairan Dana BSU

Jika Anda dinyatakan sebagai penerima bantuan maka hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

  • PTK menyiapkan dokumen persyaratan pencairan BSU
  • Dokumen tersebut meliputi KTP, NPWP jika memiliki
  • Selain itu PTK mencetak Surat Keputusan Penerima BSU yang diunduh melalui laman info gtk atau PDDIkti
  • PTK juga mencetka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang juga diunduh melalui laman info GTK atau PDDikti. Ditanda tangani diatas materai 6000
  • Jika dokumen sudah lengkap, PTK mendatangi bank penyalur guna untuk memverifikasi data serta untuk pencairan dana bantuan

PTK diberikan waktu sampai dengan 30 Juni 2021 untuk mengaktifkan rekening guna pencairan dana bantuan BSU.

Demikian 5 Hal Pokok pada Bantuan Subsidi Upah (BSU) 1,8 juta bagi Guru atau PTK non PNS. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi Anda yang membacanya.

%d blogger menyukai ini: